Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

CENTURY GATE Menyentuh Legitimasi Pemerintah

Century Gate

Mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membantah kabar bahwa aliran dana talangan Bank Century masuk ke dalam tim kampanyenya pada pemilu presiden lalu? Bantahan itu merupakan sinyal bahwa istana cemas dan khawatir atas melebarnya isu ini.

Tidak cukup retorika politik. Presiden SBY diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangan dia untuk membuka tabir gelap aliran dana Bank Century.

“Komunikasi politik, gestur tubuh dan segala tindakan presiden harus menujukkan dia punya komitmen kuat dan tidak cukup retorika politik untuk membuka kasus ini,” ujar pengamat politik Charta Politika, Bima Arya Sugiarto, Rabu (2/12). Menurut Bima, tidak hanya SBY, tetapi semua jajaran kementerian juga harus tunjukkan hal serupa. Bagaimanapun kasus ini sudah menyentuh persoalan legitimasi pemerintah saat ini.

Sementara itu, mengenai bergulirnya hak angket, Bima mengatakan fraksi apapun yang memimpin angket Century, pasti rawan “masuk angin”. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan, yang sebagian besar anggotanya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap Miranda Goeltom di 2004.

“Menurut saya bagaimanapun juga kita harus mengawasi, jangan beri cek kosong. Semua rawan masuk angin. Dan mereka (DPR) pertaruhkan karir mereka di mata rakyat saat ini,” tandasnya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Coruption Watch melihat bahwa kemungkinan tak tuntasnya pengungkapan kasus ini akan merugikan kredibilitas dan posisi politik Presiden SBY. SBY harus jernih berpikir bahwa bisa saja ada ‘koruptor dalam selimut’ yang selama ini bersarang di lingkaran istana. Jika hak angket tuntas dan tak dijegal, SBY dan partainya bisa lepas dari sandera politik jangka panjang. “Namun harus diakui ada banyak nada sumbang dalam kasus Century ini,” ungkap Febri.

Iklan

2 Desember 2009 Posted by | Hot, Nasional, News | , , , | Tinggalkan komentar

Pidato SBY: .. Begini seharusnya ..

Macan Bangun melawan Buaya

Karena itu saya sampaikan pada Kepolisian dan Kejaksaan bahwa sikap dan arahan saya selaku Presiden RI adalah dalam 1×24 jam sudah dinyatakan oleh polisi dan Kejaksaan sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto bebas dari semua tuduhan yang dialamatkan pada mereka, terutama tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Dan sesuai dengan koridor hukum serta perundang-undangan, dalam 1x 24 jam sesudah itu, saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto direhabilitisi namanya sehingga dapat kembali bertugas di KPK,” kata Effendi menirukan SBY.

Rakyat Indonesia yang saya cintai. Setelah saya menerima hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century, maka sekarang saya nyatakan, saya meminta kepada PPATK dalam waktu 1×24 jam ke depan menyerahkan semua data transaksi keuangan terkait dengan kasus Bank Century kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Mekanisme ini sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang,” kata Effendi.

Contoh langsung dari sikap tegas kita untuk melawan mafia hukum serta makelar kasus pada lembaga manapun, karena itu sebagai Presiden RI sesudah menyelesaikan pidato ini saya akan mengajukan laporan polisi terhadap saudara Anggodo yang telah mencatut nama saya dan menyebar fitnah seakan-akan saya mengetahui atau bahkan mem-backup atau mendukung skenario atau perbuatan yang sedang mereka rencanakan. Dengan demikian kepolisian bisa segera menetapkan suadara Anggodo sebagai tersangka.”

Itulah sebagian pidato tandingan Effendi Ghazali terhadap terhadap pidato SBY. Menurut Effendi, SBY luput dari tiga poin penting di atas.

Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam (23/11), memang membuat kecewa para aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak).

Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pidato Presiden SBY yang berputar-putar dan tidak tegas, Kompak menggelar diskusi “Membahas Detail Pidato SBY” di Rumah Makan Warung Daun Cikini, Jakarta, sore ini (Selasa, 24/11). Aktivis Kompak, yang juga pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, membuat pidato tandingan. Menurut Effendi, dia merubah 70 persen pidato SBY.

“Isu penting saya maksud adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dan yang kedua adalah Bank Century,” kata Effendi dalam pidato tandingannya. Sebagaimana diketahui, tadi malam, SBY mendahulukan kasus Century dibanding kasus Bibit dan Chandra.

25 November 2009 Posted by | News | , , , , , | Tinggalkan komentar

SBY Cerdik dan Tidak Vulgar ..

Jakarta, RMOL. Di satu sisi, sikap Presiden SBY atas rekomendasi Tim 8 dianggap mengambang oleh banyak pihak. Di sisi lain, itu pidato panjang lebar tadi malam menunjukkan kecerdikan SBY.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Soehandoyo, pada Rakyat Merdeka Online menganggap positif kemajuan SBY dalam menyikapi rekomendasi Adnan Buyung dan kawan-kawan itu. Terutama di bagian penghentian proses hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad.

“SBY cerdik, dengan menyatakan bahwa masalah akan diselesaikan di luar pengadilan, sebetulnya harus dimaknai presiden tidak mau masuk ranah hukum, tidak mungkin SBY menyampaikan vulgar,” kata politisi Hanura itu saat dihubungi beberapa saat lalu (Selasa, 24/11).

Menurutnya, bila SBY mengeluarkan kalimat instruksi pada Kapolri dan Jaksa Agung untuk penghentian penyidikan atau penuntutan, akan potensial menjadi bumerang. Seharusnya, Kapolri dan Jaksa Agung cerdas untuk memahami penjelasan presiden sesuai ketentuan perundangan. Untuk mengimplemetasikannya pun tidak dibutuhkan waktu lama.

Dien Syamsuddin: SBY Tidak Jelas …

JAKARTA — Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam 23 November, masih menyisakan masalah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam 24 November.

“SBY tidak jelas. Seharusnya dia harus memilih satu dari dua. Lanjutkan atau hentikan. Tidak win-win solution, lalu diselesaikan di luar pengadilan. Ini memang terkesan arif bijaksana, tetapi pendekatan seperti itu masih menyisakan masalah dan pro kontra lanjutan. Seharusnya lebih tegas. Apalagi sudah memerlukan waktu panjang untuk memikirkannya, mempertimbangkannya,” kata Dien Syamsuddin. (jpnn)

Anggodo Tak Ditangkap, Pencopotan Susno Duadji Sekedar Basa-basi

Langkah Kapolri untuk mencopot Susno Duadi sebagai Kabareskrim Mabes Polri tak cukup untuk memperbaiki citranya.

“Saya kira harus ada pembuktian dalam proses waktu, bagi siapa saja bukan dengan hal-hal yang bersifat simbolik, reposisi, basa-basi, apalagi pura-pura, atur sana atur sini, pindah sana pindah sini. Sebuah pendekatan yang basa-basi artifisial itu malah menambah buruknya citra. Orang baru tapi perilakunya sama, ya sama saja,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, pekerjaan Polri di depan mata adalah menangkap Anggodo yang sudah jelas mencatut nama Presiden SBY.

“Saya baca running teks saat itu, SBY mengancam akan menggugat Anggodo. Jangan ngancam-ngancam dong, langsung aja tangkap. Nah ketidakadilan, mahasiswa demonstrasi bakar lambang negara, itu sudah ditangkap langsung, Anggodo dibiarkan saja, luar biasa itu melakukan penghinaan terhadap Presiden.  Jadi kalau betul-betul membasmi mafia peradilan, salah satu aja buktinya, tangkap Anggodo. Kalau tidak ditangkap, itu berarti basa-basi,” kata Dien.

Pencopotan Tak Jamin Reformasi Bidang Hukum

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, langkah pencopotan tersebut sudah tepat karena bisa menuai simpati publik. Namun, kata Dien, reposisi di lembaga penegakkan hukum tak menjami reformasi di bidang hukum.

“Saya tidak bicara orang per orang (reposisi Susno Duadji). Tapi menurut saya, langkah itu sudah tepat karena sesuai dengan rekomendasi Tim 8 untuk mereposisi di tiga institusi ini. gojang-ganjing KPK dan Polri kemarin itu kan terkait dengan orag per orang, aparat pejabat terlibat. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan adalah tepat dan menuai simpatik untuk Presiden SBY. Walaupun reposisi orang per orang tidak menjamin reformasi di bidang hukum. Karena menurut saya, reformasi penegakkan hukum diperlukan big bang (ledakan dahsyat) yang betul-betul memiliki daya kejut dan daya getar sehingga berlangsung secara sistemik, termasuk pengadilan,” kata Dien Syamsuddin, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, keboborokan pengadilan yang bisa dibeli akan menuai amarah dari masyarakat. Karena itu, katanya, reposisi harus menjamin reformasi di bidang hukum itu sendiri.

25 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

GANYANG MAFIA !!

Ganyang Mafia Ganyang Kemunafikan

Di tengah suasana batin publik yang sedang tercabik-cabik oleh sepak terjang Anggodo Widjojo yang amat perkasa mengatur kepolisian dan kejaksaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan program kerja seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Program penting itu menjadi tidak penting di mata publik yang sedang terperangah oleh kedahsyatan sepak terjang mafia peradilan yang diperankan seorang Anggodo. Padahal, salah satu target kerja 100 hari kabinet SBY adalah Ganyang Mafia. Ironis!!!

Sungguh ironis memang. Program Ganyang Mafia dilancarkan pada saat dua lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan digerayangi dengan amat leluasa oleh para mafia.Bahkan tidak cuma digerayang. Seorang bernama Anggodo kini diberi gelar baru ‘Super-Anggodo‘ oleh Effendi Ghazali, ahli komunikasi politik, ketika berorasi di Bundaran HI, kemarin, dalam pawai besar antikorupsi.

Mengapa Anggodo demikian super? Karena tidak ada kekuasaan di negeri ini yang mampu menjeratnya. Padahal, dia sampai detik ini di tangan dan dilindungi polisi. Ganyang Mafia, dengan demikian, tidak semata akselerasi perang terhadap korupsi, tetapi lebih dari itu, adalah pengakuan bahwa kita sesungguhnya kalah dalam perang melawan para bandit dan mafia korupsi itu sendiri. Anggodo adalah bukti yang amat telanjang.

Mengapa kalah? Kita mengakui dijajah mafia korupsi, tetapi pikiran dan konstruksi penegak hukum terpaku pada konstruksi prosedural. Adalah kekonyolan luar biasa bila seorang mafia mau meninggalkan bukti. Kalau bukti tercecer di mana-mana, bukan mafia namanya.
Adalah tugas mafia untuk bekerja rapi. Tugas mereka adalah berbohong. Tugas polisi adalah membongkar kebohongan.

Kita gagal memberantas korupsi karena–seperti yang sangat telanjang dipertontonkan dalam kasus Anggodo–aparat penegak hukum bersahabat dengan mafia. Mereka, para penegak hukum itu, dibiayai negara, tetapi mengabdi pada mafia.

Mafia, dengan demikian, bisa diberantas hanya bila ada keberanian untuk menggunakan kekerasan hukum yang dikomandoi nurani dan akal budi. Tidak dikerdilkan oleh rezim bukti dan prosedur.

10 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , , | Tinggalkan komentar