Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

SBY Cerdik dan Tidak Vulgar ..

Jakarta, RMOL. Di satu sisi, sikap Presiden SBY atas rekomendasi Tim 8 dianggap mengambang oleh banyak pihak. Di sisi lain, itu pidato panjang lebar tadi malam menunjukkan kecerdikan SBY.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Soehandoyo, pada Rakyat Merdeka Online menganggap positif kemajuan SBY dalam menyikapi rekomendasi Adnan Buyung dan kawan-kawan itu. Terutama di bagian penghentian proses hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad.

“SBY cerdik, dengan menyatakan bahwa masalah akan diselesaikan di luar pengadilan, sebetulnya harus dimaknai presiden tidak mau masuk ranah hukum, tidak mungkin SBY menyampaikan vulgar,” kata politisi Hanura itu saat dihubungi beberapa saat lalu (Selasa, 24/11).

Menurutnya, bila SBY mengeluarkan kalimat instruksi pada Kapolri dan Jaksa Agung untuk penghentian penyidikan atau penuntutan, akan potensial menjadi bumerang. Seharusnya, Kapolri dan Jaksa Agung cerdas untuk memahami penjelasan presiden sesuai ketentuan perundangan. Untuk mengimplemetasikannya pun tidak dibutuhkan waktu lama.

Dien Syamsuddin: SBY Tidak Jelas …

JAKARTA — Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam 23 November, masih menyisakan masalah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam 24 November.

“SBY tidak jelas. Seharusnya dia harus memilih satu dari dua. Lanjutkan atau hentikan. Tidak win-win solution, lalu diselesaikan di luar pengadilan. Ini memang terkesan arif bijaksana, tetapi pendekatan seperti itu masih menyisakan masalah dan pro kontra lanjutan. Seharusnya lebih tegas. Apalagi sudah memerlukan waktu panjang untuk memikirkannya, mempertimbangkannya,” kata Dien Syamsuddin. (jpnn)

Anggodo Tak Ditangkap, Pencopotan Susno Duadji Sekedar Basa-basi

Langkah Kapolri untuk mencopot Susno Duadi sebagai Kabareskrim Mabes Polri tak cukup untuk memperbaiki citranya.

“Saya kira harus ada pembuktian dalam proses waktu, bagi siapa saja bukan dengan hal-hal yang bersifat simbolik, reposisi, basa-basi, apalagi pura-pura, atur sana atur sini, pindah sana pindah sini. Sebuah pendekatan yang basa-basi artifisial itu malah menambah buruknya citra. Orang baru tapi perilakunya sama, ya sama saja,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, pekerjaan Polri di depan mata adalah menangkap Anggodo yang sudah jelas mencatut nama Presiden SBY.

“Saya baca running teks saat itu, SBY mengancam akan menggugat Anggodo. Jangan ngancam-ngancam dong, langsung aja tangkap. Nah ketidakadilan, mahasiswa demonstrasi bakar lambang negara, itu sudah ditangkap langsung, Anggodo dibiarkan saja, luar biasa itu melakukan penghinaan terhadap Presiden.  Jadi kalau betul-betul membasmi mafia peradilan, salah satu aja buktinya, tangkap Anggodo. Kalau tidak ditangkap, itu berarti basa-basi,” kata Dien.

Pencopotan Tak Jamin Reformasi Bidang Hukum

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, langkah pencopotan tersebut sudah tepat karena bisa menuai simpati publik. Namun, kata Dien, reposisi di lembaga penegakkan hukum tak menjami reformasi di bidang hukum.

“Saya tidak bicara orang per orang (reposisi Susno Duadji). Tapi menurut saya, langkah itu sudah tepat karena sesuai dengan rekomendasi Tim 8 untuk mereposisi di tiga institusi ini. gojang-ganjing KPK dan Polri kemarin itu kan terkait dengan orag per orang, aparat pejabat terlibat. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan adalah tepat dan menuai simpatik untuk Presiden SBY. Walaupun reposisi orang per orang tidak menjamin reformasi di bidang hukum. Karena menurut saya, reformasi penegakkan hukum diperlukan big bang (ledakan dahsyat) yang betul-betul memiliki daya kejut dan daya getar sehingga berlangsung secara sistemik, termasuk pengadilan,” kata Dien Syamsuddin, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, keboborokan pengadilan yang bisa dibeli akan menuai amarah dari masyarakat. Karena itu, katanya, reposisi harus menjamin reformasi di bidang hukum itu sendiri.

Iklan

25 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Cicak terus lawan Buaya …

Kini bola sudah dilemparkan kepada Presiden SBY. Sebagaimana niatan semula, tim 8 ini memang pilihan Presiden untuk memberikan verifikasi terhadap perjalanan kasus hukum yang melibatkan dua pimpinan KPK. Tetapi kita melihat bahwa kasus ini ternyata melebar kemana-mana.

Tugas tim verifikasi kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tuntas sudah, seiring dengan penyerahan rekomendasi dan laporan akhir tugas mereka kepada Presiden Yudhoyono, pemberi mandat tugas tersebut. Setelah 2 minggu bekerja, tim 8 merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penghentian perkara Bibit-Chandra, pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat, serta reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK. Rekomendasi ini juga berisi usulan agar dibentuk sebuah unit tugas dalam rangka merumuskan arah reformasi hukum.

Rekomendasi tim 8 ini memang banyak ditunggu orang. Rekomendasi ini diharapkan akan membongkar berbagai kontroversi yang terjadi di sepanjang kasus ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana rekaman pembicaraan yang menghebohkan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengetahui bagaimana masing-masing pihak ngotot mengenai kebenaran versi mereka, termasuk Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK. Kita juga sama-sama tahu bagaimana peristiwa politik juga terjadi di Senayan, dimana anggota Komisi III DPR dituding tidak memihak masyarakat.

Kasus Bank Century

Persepsi publik tentang kasus Bank Century telah bercampur dengan isu politik Pemilu lalu, sehingga presiden terpancing untuk berkomentar bahwa tidak ada dana Bank Century yang mengalir ke tim pemenangan presiden.

Di sinilah pertanyaan publik merembet: mengapa presiden sangat cepat bereaksi terhadap isu itu, sementara dalam soal rekomendasi Tim 8 ia terkesan pasif?

Tampaknya Presiden semakin berada dalam posisi serba terdesak. Eskalasi kasus Century akan menyita 100 hari pertama kabinet. Ia berusaha mencari ‘jalan tengah’ yang memungkinkannya tidak membuat keputusan ‘berat sebelah’, tetapi tetap memenuhi kepentingan politiknya. Dalam kasus Tim 8, presiden baru memberi solusi pada poin rekomendasi yang paling moderat, yaitu poin Tim 8 yang mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menuntaskan reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Presiden mengalihkan usulan itu kepada UKP4, unit kerja presiden yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Itu berarti tidak akan ada lembaga baru independen yang akan dibentuk untuk ‘membongkar mafia peradilan’ seperti yang direkomendasikan Tim 8.

Terhadap butir rekomendasi yang lebih mendesak, yaitu penghentian kasus Bibit dan Chandra dan penggantian pejabat-pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan Agung, agaknya presiden masih berusaha mencari formula win-win solution. Sangat mungkin ia berharap bahwa para petinggi ‘yang dimaksud’ dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri, sehingga sebagai presiden ia terhindar dari kontroversi bila keputusan itu berasal darinya. Tipe kepemimpinan ini adalah khas presiden SBY, yaitu memperoleh hasil tanpa membuat keputusan kontroversi.

Atau, adakah skenario lain yang sedang dipikirkan presiden? Kita masih menunggu suatu keputusan presiden yang adil secara etis, dan bukan sekadar keadilan yang politis!

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , | Tinggalkan komentar

Sikap SBY Tentukan Keberlanjutan REFORMASI

gantung buaya

REKOMENDASI TIM 8: untuk apa tim dibentuk?

JAKARTA-MI: Kelayakan SBY sebagai presiden dipertanyakan jika tidak laksanakan rekomendasi Tim 8. Pelaksanaan rekomendasi merupakan bagian reformasi. Lambannya respon SBY dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 berakibat terhadap kelayakannya selaku presiden.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyatakan bahwa kelayakan SBY bergantung pada komitmennya untuk menyikapi rekomendasi tim yang dibentuknya sendiri. “Kalau dalam level plintat-plintut masih oke. Tapi kalau dalam level tidak melaksanakan, menurut saya, apakah presiden masih layak, apakah masih perlu dirinya di Istana,” tegasnya dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Darurat Untuk Keadilan di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (19/11). Ia mengkritik, SBY yang selalu menyatakan terpaksa dan tak ingin terburu-buru bukan alasan tepat. “Karena dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim 8 tersebut sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum,” ungkapnya.

Danang mengingatkan, SBY harusnya konsisten dengan melaksanakan rekomendasi Tim 8. Kepercayaan publik terhadap SBY akan hilang jika SBY tidak meneruskan rekomendasi oleh Tim 8. “Kami tidak bisa menerima kalau SBY sebagai presiden menjilat ludahnya sendiri,” cetusnya.

Direktur Manajerial Imparsial Rudi Marpaung menambahkan penundaan bersikap oleh SBY merupakan langkah yang buruk. Karena dirinya menilai masalah KPK-Polri ini merupakan masalah darurat. “Saya melihat SBY merespon rekomendasi ini seperti tidak peduli. Justru saya mempertanyakan minat SBY menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Sikap SBY dalam menanggapi rekomendasi ini menentukan langkah reformasi yang digulirkan semenjak 1998.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menyatakan amanat reformasi adalah menghentikan dan menindak pejabat yang korupsi. “Kalau tidak dilaksanakan maka selesai cita-cita reformasi,” ungkapnya.

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , | 1 Komentar

Terus Berjuang ..

kpk2006

...

 

detik.com

Anggota Komisi IX Andi Rahmat menyambut baik pernyataan wakil presiden Boediono yang bersedia diperiksa terkait skandal bailout Rp 6,7 triliun. Menurut Andi, pernyataan Boediono tersebut cukup memberi ketenangan di tengah menguatnya usulan hak angket Bank Century di DPR.

“Pernyataan Boediono melegakan banyak pihak. Pernyataan dia sudah menenangkan di tengah usulan hak angket ini,” ujar Andi kepada detikcom di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2009).

Sementara bagi partai pendukung koalisi SBY-Boediono, politisi PKS ini menilai pernyataan Boediono justru merupakan titik terang tidak ada hubungan bailout sebesar Rp 6,7 triliun dengan pengambil kebijakan.

“Dan mudah-mudahan saja ini benar,” imbuh mantan Ketua Umum KAMMI ini.

Nama Boediono disebut-sebut dalam pemberian dana talangan (bailout) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam keterangan kepada pers Jumat pekan lalu di Istana wakil  presiden, Boediono menyampaikan jika dirinya siap diperiksa terkait skandal Bank Century.

16 November 2009 Posted by | News | , , , , | Tinggalkan komentar

PUNCAK GUNUNG ES

CicakKalah2

Cicak Kalah ? ...

Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Tim 8 akan menyerahkan rekomendasi terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kepada Presiden SBY. Anggota Tim 8 Todung Mulya Lubis yakin SBY melihat hal itu hanya sebagai puncak gunung es.

“Saya yakin, Presiden juga melihat ini hanya sebagai puncak gunung es. Masih ada hal yang perlu diketahui. Markus misalnya, itu isu yang besar belum tersentuh selama ini,” kata Todung.

Hal ini disampaikan dia sebelum rapat Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2009).

Hal kedua yang perlu diketahui, lanjut dia, masalah reformasi institusional lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, bagaimana penyelesaian kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum bisa dilakukan. “Seputar inilah yang kita laporkan kepada Presiden. Untuk detailnya, Anda harus menunggu besok,” ujar pengacara senior ini.

Ketika ditanya terkait dengan rekaman Lucas yang tersadap KPK, Todong menilai Tim 8 hampir mendapat seluruh data yang diperlukan. “Jadi untuk membuat kesimpulan kita sudah mampu,” cetus dia.

Tim 8 menggelar rapat pada pukul 13.00 WIB untuk finalisasi rekomendasi. Hanya anggota Tim 8 Hikmahanto Juwana yang belum hadir.

16 November 2009 Posted by | News | , , , , | 1 Komentar

GANYANG MAFIA !!

Ganyang Mafia Ganyang Kemunafikan

Di tengah suasana batin publik yang sedang tercabik-cabik oleh sepak terjang Anggodo Widjojo yang amat perkasa mengatur kepolisian dan kejaksaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan program kerja seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Program penting itu menjadi tidak penting di mata publik yang sedang terperangah oleh kedahsyatan sepak terjang mafia peradilan yang diperankan seorang Anggodo. Padahal, salah satu target kerja 100 hari kabinet SBY adalah Ganyang Mafia. Ironis!!!

Sungguh ironis memang. Program Ganyang Mafia dilancarkan pada saat dua lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan digerayangi dengan amat leluasa oleh para mafia.Bahkan tidak cuma digerayang. Seorang bernama Anggodo kini diberi gelar baru ‘Super-Anggodo‘ oleh Effendi Ghazali, ahli komunikasi politik, ketika berorasi di Bundaran HI, kemarin, dalam pawai besar antikorupsi.

Mengapa Anggodo demikian super? Karena tidak ada kekuasaan di negeri ini yang mampu menjeratnya. Padahal, dia sampai detik ini di tangan dan dilindungi polisi. Ganyang Mafia, dengan demikian, tidak semata akselerasi perang terhadap korupsi, tetapi lebih dari itu, adalah pengakuan bahwa kita sesungguhnya kalah dalam perang melawan para bandit dan mafia korupsi itu sendiri. Anggodo adalah bukti yang amat telanjang.

Mengapa kalah? Kita mengakui dijajah mafia korupsi, tetapi pikiran dan konstruksi penegak hukum terpaku pada konstruksi prosedural. Adalah kekonyolan luar biasa bila seorang mafia mau meninggalkan bukti. Kalau bukti tercecer di mana-mana, bukan mafia namanya.
Adalah tugas mafia untuk bekerja rapi. Tugas mereka adalah berbohong. Tugas polisi adalah membongkar kebohongan.

Kita gagal memberantas korupsi karena–seperti yang sangat telanjang dipertontonkan dalam kasus Anggodo–aparat penegak hukum bersahabat dengan mafia. Mereka, para penegak hukum itu, dibiayai negara, tetapi mengabdi pada mafia.

Mafia, dengan demikian, bisa diberantas hanya bila ada keberanian untuk menggunakan kekerasan hukum yang dikomandoi nurani dan akal budi. Tidak dikerdilkan oleh rezim bukti dan prosedur.

10 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , , | Tinggalkan komentar