Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

CENTURY GATE Menyentuh Legitimasi Pemerintah

Century Gate

Mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membantah kabar bahwa aliran dana talangan Bank Century masuk ke dalam tim kampanyenya pada pemilu presiden lalu? Bantahan itu merupakan sinyal bahwa istana cemas dan khawatir atas melebarnya isu ini.

Tidak cukup retorika politik. Presiden SBY diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangan dia untuk membuka tabir gelap aliran dana Bank Century.

“Komunikasi politik, gestur tubuh dan segala tindakan presiden harus menujukkan dia punya komitmen kuat dan tidak cukup retorika politik untuk membuka kasus ini,” ujar pengamat politik Charta Politika, Bima Arya Sugiarto, Rabu (2/12). Menurut Bima, tidak hanya SBY, tetapi semua jajaran kementerian juga harus tunjukkan hal serupa. Bagaimanapun kasus ini sudah menyentuh persoalan legitimasi pemerintah saat ini.

Sementara itu, mengenai bergulirnya hak angket, Bima mengatakan fraksi apapun yang memimpin angket Century, pasti rawan “masuk angin”. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan, yang sebagian besar anggotanya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap Miranda Goeltom di 2004.

“Menurut saya bagaimanapun juga kita harus mengawasi, jangan beri cek kosong. Semua rawan masuk angin. Dan mereka (DPR) pertaruhkan karir mereka di mata rakyat saat ini,” tandasnya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Coruption Watch melihat bahwa kemungkinan tak tuntasnya pengungkapan kasus ini akan merugikan kredibilitas dan posisi politik Presiden SBY. SBY harus jernih berpikir bahwa bisa saja ada ‘koruptor dalam selimut’ yang selama ini bersarang di lingkaran istana. Jika hak angket tuntas dan tak dijegal, SBY dan partainya bisa lepas dari sandera politik jangka panjang. “Namun harus diakui ada banyak nada sumbang dalam kasus Century ini,” ungkap Febri.

Iklan

2 Desember 2009 Posted by | Hot, Nasional, News | , , , | Tinggalkan komentar

BIBIT dan CHANDRA: sampai mana?

Cicak dan Buaya by Iwan Fals

Kejaksaan pada Selasa 1 Desember 2009 menghentikan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengaku ada tiga alasan yuridis yang jadi pertimbangan.

Pertama, karena perbuatan kedua tersangka, baik Bibit maupun Chandra dipandang tidak menyadari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. “Mereka menganggap itu hal yang wajar dalam rangka penjalankan tugas dan kewenangannya, dan hal tersebut juga syudah dilakukan oleh para pendahulunya. Maka dapat diterapkan pasal 50 KUHP,” kata Marwan.

Sementara alasan sosiologis meliputi tiga hal. Pertama, adanya suasana kebatinan yang membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan dan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Kedua, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan KPK di dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan dokrinal yang dijamin dalam hukum pidana.

Ketiga, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan kedua tersangka baik Chandra atau Bibit tidak layak untuk dipertanggungjwabkan kepada keduanya karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Institute for Democracy and Peace (SETARA)

Ketua SETARA, Hendardi menyatakan, Kejaksaan tetap menganggap kasus kedua pimpinan KPK telah memenuhi rumusan delik pasal 12e dan pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi. “Unsur pidananya terpenuhi tapi dihentikan demi hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah ini hanyalah untuk mengesankan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja benar sesuai prosedur hukum. “Dua instansi ini tidak mau kehilangan muka dan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya. Mereka lanjut Hendardi, enggan mengakui bahwa bukti yang ada tidak cukup.

Hendardi khawatir SKPP akan menutup pintu pengungkapan lebih luas dan gamblang tentang skandal kriminalisasi pimpinan KPK. “SKPP juga telah menjadi bentuk kompromi politik antar-institusi penegak hukum yang menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut,” ujarnya.

SKPP dinilai hanya akan merugikan Bibit dan Candra, publik, dan penegakan hukum di Indonesia. “Kesempatan untuk mengungkap seluruh skandal itu akan tertutup,” ujarnya. Dalam situasi yang penuh kontroversi, seharusnya kasus Bibit dan Chandra terlebih dahulu dibawa ke pengadilan, sehingga praktik kriminalisasi itu bisa diuji dan dibuktikan.

“Membawa kasus ini ke pengadilan bukan berarti tidak sepakat dengan fakta-fakta kriminalisasi,” tuturnya. Pengadilan menurutnya, justru dibutuhkan untuk membuktikan logika-logika keliru para aparat hukum dan kehendak politik sejumlah orang untuk mengkriminalkan KPK.

2 Desember 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , | 1 Komentar

Cicak terus lawan Buaya …

Kini bola sudah dilemparkan kepada Presiden SBY. Sebagaimana niatan semula, tim 8 ini memang pilihan Presiden untuk memberikan verifikasi terhadap perjalanan kasus hukum yang melibatkan dua pimpinan KPK. Tetapi kita melihat bahwa kasus ini ternyata melebar kemana-mana.

Tugas tim verifikasi kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tuntas sudah, seiring dengan penyerahan rekomendasi dan laporan akhir tugas mereka kepada Presiden Yudhoyono, pemberi mandat tugas tersebut. Setelah 2 minggu bekerja, tim 8 merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penghentian perkara Bibit-Chandra, pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat, serta reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK. Rekomendasi ini juga berisi usulan agar dibentuk sebuah unit tugas dalam rangka merumuskan arah reformasi hukum.

Rekomendasi tim 8 ini memang banyak ditunggu orang. Rekomendasi ini diharapkan akan membongkar berbagai kontroversi yang terjadi di sepanjang kasus ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana rekaman pembicaraan yang menghebohkan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengetahui bagaimana masing-masing pihak ngotot mengenai kebenaran versi mereka, termasuk Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK. Kita juga sama-sama tahu bagaimana peristiwa politik juga terjadi di Senayan, dimana anggota Komisi III DPR dituding tidak memihak masyarakat.

Kasus Bank Century

Persepsi publik tentang kasus Bank Century telah bercampur dengan isu politik Pemilu lalu, sehingga presiden terpancing untuk berkomentar bahwa tidak ada dana Bank Century yang mengalir ke tim pemenangan presiden.

Di sinilah pertanyaan publik merembet: mengapa presiden sangat cepat bereaksi terhadap isu itu, sementara dalam soal rekomendasi Tim 8 ia terkesan pasif?

Tampaknya Presiden semakin berada dalam posisi serba terdesak. Eskalasi kasus Century akan menyita 100 hari pertama kabinet. Ia berusaha mencari ‘jalan tengah’ yang memungkinkannya tidak membuat keputusan ‘berat sebelah’, tetapi tetap memenuhi kepentingan politiknya. Dalam kasus Tim 8, presiden baru memberi solusi pada poin rekomendasi yang paling moderat, yaitu poin Tim 8 yang mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menuntaskan reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Presiden mengalihkan usulan itu kepada UKP4, unit kerja presiden yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Itu berarti tidak akan ada lembaga baru independen yang akan dibentuk untuk ‘membongkar mafia peradilan’ seperti yang direkomendasikan Tim 8.

Terhadap butir rekomendasi yang lebih mendesak, yaitu penghentian kasus Bibit dan Chandra dan penggantian pejabat-pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan Agung, agaknya presiden masih berusaha mencari formula win-win solution. Sangat mungkin ia berharap bahwa para petinggi ‘yang dimaksud’ dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri, sehingga sebagai presiden ia terhindar dari kontroversi bila keputusan itu berasal darinya. Tipe kepemimpinan ini adalah khas presiden SBY, yaitu memperoleh hasil tanpa membuat keputusan kontroversi.

Atau, adakah skenario lain yang sedang dipikirkan presiden? Kita masih menunggu suatu keputusan presiden yang adil secara etis, dan bukan sekadar keadilan yang politis!

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , | Tinggalkan komentar

Sikap SBY Tentukan Keberlanjutan REFORMASI

gantung buaya

REKOMENDASI TIM 8: untuk apa tim dibentuk?

JAKARTA-MI: Kelayakan SBY sebagai presiden dipertanyakan jika tidak laksanakan rekomendasi Tim 8. Pelaksanaan rekomendasi merupakan bagian reformasi. Lambannya respon SBY dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 berakibat terhadap kelayakannya selaku presiden.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyatakan bahwa kelayakan SBY bergantung pada komitmennya untuk menyikapi rekomendasi tim yang dibentuknya sendiri. “Kalau dalam level plintat-plintut masih oke. Tapi kalau dalam level tidak melaksanakan, menurut saya, apakah presiden masih layak, apakah masih perlu dirinya di Istana,” tegasnya dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Darurat Untuk Keadilan di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (19/11). Ia mengkritik, SBY yang selalu menyatakan terpaksa dan tak ingin terburu-buru bukan alasan tepat. “Karena dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim 8 tersebut sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum,” ungkapnya.

Danang mengingatkan, SBY harusnya konsisten dengan melaksanakan rekomendasi Tim 8. Kepercayaan publik terhadap SBY akan hilang jika SBY tidak meneruskan rekomendasi oleh Tim 8. “Kami tidak bisa menerima kalau SBY sebagai presiden menjilat ludahnya sendiri,” cetusnya.

Direktur Manajerial Imparsial Rudi Marpaung menambahkan penundaan bersikap oleh SBY merupakan langkah yang buruk. Karena dirinya menilai masalah KPK-Polri ini merupakan masalah darurat. “Saya melihat SBY merespon rekomendasi ini seperti tidak peduli. Justru saya mempertanyakan minat SBY menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Sikap SBY dalam menanggapi rekomendasi ini menentukan langkah reformasi yang digulirkan semenjak 1998.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menyatakan amanat reformasi adalah menghentikan dan menindak pejabat yang korupsi. “Kalau tidak dilaksanakan maka selesai cita-cita reformasi,” ungkapnya.

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , | 1 Komentar

Terus Berjuang ..

kpk2006

...

 

detik.com

Anggota Komisi IX Andi Rahmat menyambut baik pernyataan wakil presiden Boediono yang bersedia diperiksa terkait skandal bailout Rp 6,7 triliun. Menurut Andi, pernyataan Boediono tersebut cukup memberi ketenangan di tengah menguatnya usulan hak angket Bank Century di DPR.

“Pernyataan Boediono melegakan banyak pihak. Pernyataan dia sudah menenangkan di tengah usulan hak angket ini,” ujar Andi kepada detikcom di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2009).

Sementara bagi partai pendukung koalisi SBY-Boediono, politisi PKS ini menilai pernyataan Boediono justru merupakan titik terang tidak ada hubungan bailout sebesar Rp 6,7 triliun dengan pengambil kebijakan.

“Dan mudah-mudahan saja ini benar,” imbuh mantan Ketua Umum KAMMI ini.

Nama Boediono disebut-sebut dalam pemberian dana talangan (bailout) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam keterangan kepada pers Jumat pekan lalu di Istana wakil  presiden, Boediono menyampaikan jika dirinya siap diperiksa terkait skandal Bank Century.

16 November 2009 Posted by | News | , , , , | Tinggalkan komentar

PUNCAK GUNUNG ES

CicakKalah2

Cicak Kalah ? ...

Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Tim 8 akan menyerahkan rekomendasi terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kepada Presiden SBY. Anggota Tim 8 Todung Mulya Lubis yakin SBY melihat hal itu hanya sebagai puncak gunung es.

“Saya yakin, Presiden juga melihat ini hanya sebagai puncak gunung es. Masih ada hal yang perlu diketahui. Markus misalnya, itu isu yang besar belum tersentuh selama ini,” kata Todung.

Hal ini disampaikan dia sebelum rapat Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2009).

Hal kedua yang perlu diketahui, lanjut dia, masalah reformasi institusional lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, bagaimana penyelesaian kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum bisa dilakukan. “Seputar inilah yang kita laporkan kepada Presiden. Untuk detailnya, Anda harus menunggu besok,” ujar pengacara senior ini.

Ketika ditanya terkait dengan rekaman Lucas yang tersadap KPK, Todong menilai Tim 8 hampir mendapat seluruh data yang diperlukan. “Jadi untuk membuat kesimpulan kita sudah mampu,” cetus dia.

Tim 8 menggelar rapat pada pukul 13.00 WIB untuk finalisasi rekomendasi. Hanya anggota Tim 8 Hikmahanto Juwana yang belum hadir.

16 November 2009 Posted by | News | , , , , | 1 Komentar

GANYANG MAFIA !!

Ganyang Mafia Ganyang Kemunafikan

Di tengah suasana batin publik yang sedang tercabik-cabik oleh sepak terjang Anggodo Widjojo yang amat perkasa mengatur kepolisian dan kejaksaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan program kerja seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Program penting itu menjadi tidak penting di mata publik yang sedang terperangah oleh kedahsyatan sepak terjang mafia peradilan yang diperankan seorang Anggodo. Padahal, salah satu target kerja 100 hari kabinet SBY adalah Ganyang Mafia. Ironis!!!

Sungguh ironis memang. Program Ganyang Mafia dilancarkan pada saat dua lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan digerayangi dengan amat leluasa oleh para mafia.Bahkan tidak cuma digerayang. Seorang bernama Anggodo kini diberi gelar baru ‘Super-Anggodo‘ oleh Effendi Ghazali, ahli komunikasi politik, ketika berorasi di Bundaran HI, kemarin, dalam pawai besar antikorupsi.

Mengapa Anggodo demikian super? Karena tidak ada kekuasaan di negeri ini yang mampu menjeratnya. Padahal, dia sampai detik ini di tangan dan dilindungi polisi. Ganyang Mafia, dengan demikian, tidak semata akselerasi perang terhadap korupsi, tetapi lebih dari itu, adalah pengakuan bahwa kita sesungguhnya kalah dalam perang melawan para bandit dan mafia korupsi itu sendiri. Anggodo adalah bukti yang amat telanjang.

Mengapa kalah? Kita mengakui dijajah mafia korupsi, tetapi pikiran dan konstruksi penegak hukum terpaku pada konstruksi prosedural. Adalah kekonyolan luar biasa bila seorang mafia mau meninggalkan bukti. Kalau bukti tercecer di mana-mana, bukan mafia namanya.
Adalah tugas mafia untuk bekerja rapi. Tugas mereka adalah berbohong. Tugas polisi adalah membongkar kebohongan.

Kita gagal memberantas korupsi karena–seperti yang sangat telanjang dipertontonkan dalam kasus Anggodo–aparat penegak hukum bersahabat dengan mafia. Mereka, para penegak hukum itu, dibiayai negara, tetapi mengabdi pada mafia.

Mafia, dengan demikian, bisa diberantas hanya bila ada keberanian untuk menggunakan kekerasan hukum yang dikomandoi nurani dan akal budi. Tidak dikerdilkan oleh rezim bukti dan prosedur.

10 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , , | Tinggalkan komentar

Jangan lupa ada TIKUS.. dibalik BUAYA

 

tikus_dibalik_buaya

Tikus atau Buaya

Tikus Mempermainkan Buaya dan Cicak

Kutipan dari: Fuad Rumi

 

Alkisah, di sebuah negeri yang banyak tikusnya, cicak dan buaya terlibat perseteruan. Buaya menuduh cicak tidak tahu diri, melampaui kewenangannya sebagai cicak. Apalagi ulah cicak itu sudah mengusik kenyamanan buaya. Tak pelak, cicak lalu diuber-uber dan akhirnya ditangkap buaya. Memang cicak tidak langsung ditelan buaya, tapi masih disimpan dalam mulut. Seperti kalau buaya menyimpan anaknya sendiri di mulutnya ketika akan dibawa ke air.

Akhirnya negeri yang banyak tikusnya itu jadi gaduh. Banyak sekali yang bersimpati pada cicak. Nyamuk, burung, kambing, kerbau, kecoa dan banyak lagi lainnya yang mendukung cicak. Semuanya saling dukung-mendukung minta agar cicak dilepaskan, jangan sampai dimatikan oleh buaya. Negeri yang banyak tikusnya itu akhirnya tiap hari gaduh dengan berita buaya menangkap cicak. Desakan pendukung cicak semakin keras. Jumlahnya juga terus bertambah.

Satu tim disiapkan untuk menyelidikii duduk soal sebenarnya. Ketuanya burung kakaktua berjambul putih. Burung ini sangat terkenal kepandaiannya berkicau. Makanya dia cocok jadi ketua tim. Tim baru mulai bekerja keadaan sudah berubah drastis seketika, tatkala di pengadilan mahkamah margasatwa diperdengarkan rekaman hasil sadapan pembicaraan. Rupanya yang menjadi biang semua kisruh itu tidak lain adalah tikus.

Sebenarnya tikuslah yang tidak suka sama cicak karena dia menganggap cicak berbahaya baginya. Dia lalu bikin konspirasi yang membuat cicak ditangkap buaya. Tikus ternyata bukan hanya binatang penggerogot, tapi juga binatang licik yang lihai main “politik”. Untunglah niat jahat tikus kini ketahuan. Rekaman ulah busuknya sudah tersebar di seluruh khalayak. Tikus dan konco-konconya seharusnya ditangkap dan akan menerima hukuman berat akibat ulahnya sendiri. Tapi, di negeri yang banyak tikus, semua belum tentu juga. Bisa saja tikus tidak ditangkap, atau kalau ditangkap nanti dibiarkan lari.

Itulah sebuah kisah menggelikan tapi juga di negeri yang banyak tikusnya. Untung saja itu hanya terjadi di alam hewan, bukan negeri manusia. he.. he.. he. (*)

8 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , | 1 Komentar

Buaya Mabok Duren

cicak

.

Buaya Mabok Duren

karya: Alvin Lie

Duren si raja buah
Harum aroma
Nikmat rasanya
Kebanggaan Indonesia

Duren kini lain lagi
Muncul di Mahkamah Konstitusi
Ini duren atau upeti
Bikin buaya lupa diri

Buaya mabok duren
Suara rakyat tak didengar
Buaya mabok duren
Tak jelas mana salah mana benar

Buaya mabok duren
Lukai rasa keadilan
Buaya mabok duren
Bikin rakyat naik pitam

Duren oh Duren
Buaya kok mabok duren

8 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , | 2 Komentar

Negeri para Bedebah

cicak_melawan

Cicak Melawan

Negeri Para Bedebah

karya: Adhie Massardi

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

Lihat pula puisi Buaya Mabok Duren

8 November 2009 Posted by | Hot, News | , , , | Tinggalkan komentar