Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

BIBIT dan CHANDRA: sampai mana?

Cicak dan Buaya by Iwan Fals

Kejaksaan pada Selasa 1 Desember 2009 menghentikan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengaku ada tiga alasan yuridis yang jadi pertimbangan.

Pertama, karena perbuatan kedua tersangka, baik Bibit maupun Chandra dipandang tidak menyadari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. “Mereka menganggap itu hal yang wajar dalam rangka penjalankan tugas dan kewenangannya, dan hal tersebut juga syudah dilakukan oleh para pendahulunya. Maka dapat diterapkan pasal 50 KUHP,” kata Marwan.

Sementara alasan sosiologis meliputi tiga hal. Pertama, adanya suasana kebatinan yang membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan dan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Kedua, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan KPK di dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan dokrinal yang dijamin dalam hukum pidana.

Ketiga, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan kedua tersangka baik Chandra atau Bibit tidak layak untuk dipertanggungjwabkan kepada keduanya karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Institute for Democracy and Peace (SETARA)

Ketua SETARA, Hendardi menyatakan, Kejaksaan tetap menganggap kasus kedua pimpinan KPK telah memenuhi rumusan delik pasal 12e dan pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi. “Unsur pidananya terpenuhi tapi dihentikan demi hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah ini hanyalah untuk mengesankan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja benar sesuai prosedur hukum. “Dua instansi ini tidak mau kehilangan muka dan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya. Mereka lanjut Hendardi, enggan mengakui bahwa bukti yang ada tidak cukup.

Hendardi khawatir SKPP akan menutup pintu pengungkapan lebih luas dan gamblang tentang skandal kriminalisasi pimpinan KPK. “SKPP juga telah menjadi bentuk kompromi politik antar-institusi penegak hukum yang menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut,” ujarnya.

SKPP dinilai hanya akan merugikan Bibit dan Candra, publik, dan penegakan hukum di Indonesia. “Kesempatan untuk mengungkap seluruh skandal itu akan tertutup,” ujarnya. Dalam situasi yang penuh kontroversi, seharusnya kasus Bibit dan Chandra terlebih dahulu dibawa ke pengadilan, sehingga praktik kriminalisasi itu bisa diuji dan dibuktikan.

“Membawa kasus ini ke pengadilan bukan berarti tidak sepakat dengan fakta-fakta kriminalisasi,” tuturnya. Pengadilan menurutnya, justru dibutuhkan untuk membuktikan logika-logika keliru para aparat hukum dan kehendak politik sejumlah orang untuk mengkriminalkan KPK.

2 Desember 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , | 1 Komentar

Langkah Berani MK ! … peace ……

Mahfud MD: piss ...

SEJAK berdiri pada 2003 sepak terjang Mahkamah Konstitusi terus mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Tanah Air. Keberanian melakukan terobosan membuat mahkamah ini mampu melahirkan sejumlah keputusan yang mengejutkan.
Salah satu putusan yang mengejutkan itu adalah MK menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang menjadi dasar pemberhentian Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, bertentangan dengan konstitusi.
Dalam sidang uji materiil Rabu (25/11), pasal yang berisi pemberhentian pimpinan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana tersebut dinilai MK bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan perlunya proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak.
Bahkan, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyebutkan ada fakta petunjuk terjadinya sebuah rekayasa agar Bibit dan Chandra dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana tertentu.
Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada 15 September silam dengan alasan yang kemudian berubah-ubah, Bibit dan Chandra dinonaktifkan sebagai Wakil Ketua KPK lewat keputusan presiden tertanggal 21 September 2009.
Karena merasa hak mereka dan keadilan terinjak-injak, Bibit dan Chandra pun melawan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Oktober lalu. Kasus itu kian menghebohkan setelah keduanya pada 29 Oktober 2009 ditahan penyidik tanpa alasan yang kuat, bahkan mengada-ada.

Di tengah merebaknya berbagai isu, rumor, dan ketidakpastian, MK pada 3 November lalu bahkan membuat sejarah dengan memutar rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo yang menjadi tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu, dengan para petinggi kejaksaan dan kepolisian.
Isi rekaman percakapan itu kian menyadarkan dan meyakinkan publik betapa bobroknya hukum di Tanah Air karena berada dalam cengkeraman kekuasaan mafia peradilan, meski kerap dibantah para penegak hukum itu sendiri.

Sekalipun MK telah mengisyaratkan, berdasarkan isi rekaman percakapan itu, adanya potensi rekayasa dalam kasus Bibit dan Chandra, perkara itu justru kian mengentalkan fragmentasi antarlembaga penegak hukum.
Yang memprihatinkan, kendati Presiden telah merespons rekomendasi Tim 8 dengan menyatakan agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan di luar pengadilan, aparat kejaksaan dan kepolisian masih saja terperangkap dalam kerangka berpikir formal legalistik. Kedua lembaga itu masih terus memproses kasus Bibit dan Chandra.
Padahal, kedua lembaga itu dan juga lembaga negara lain bisa belajar dari Mahkamah Konstitusi yang begitu mengedepankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta berani membuat langkah-langkah terobosan.
Sungguh amat disayangkan, momentum pemberantasan mafia peradilan dan upaya penegakan hukum justru diabaikan dan dihancurkan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri.

28 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Pidato SBY: .. Begini seharusnya ..

Macan Bangun melawan Buaya

Karena itu saya sampaikan pada Kepolisian dan Kejaksaan bahwa sikap dan arahan saya selaku Presiden RI adalah dalam 1×24 jam sudah dinyatakan oleh polisi dan Kejaksaan sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto bebas dari semua tuduhan yang dialamatkan pada mereka, terutama tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Dan sesuai dengan koridor hukum serta perundang-undangan, dalam 1x 24 jam sesudah itu, saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto direhabilitisi namanya sehingga dapat kembali bertugas di KPK,” kata Effendi menirukan SBY.

Rakyat Indonesia yang saya cintai. Setelah saya menerima hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century, maka sekarang saya nyatakan, saya meminta kepada PPATK dalam waktu 1×24 jam ke depan menyerahkan semua data transaksi keuangan terkait dengan kasus Bank Century kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Mekanisme ini sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang,” kata Effendi.

Contoh langsung dari sikap tegas kita untuk melawan mafia hukum serta makelar kasus pada lembaga manapun, karena itu sebagai Presiden RI sesudah menyelesaikan pidato ini saya akan mengajukan laporan polisi terhadap saudara Anggodo yang telah mencatut nama saya dan menyebar fitnah seakan-akan saya mengetahui atau bahkan mem-backup atau mendukung skenario atau perbuatan yang sedang mereka rencanakan. Dengan demikian kepolisian bisa segera menetapkan suadara Anggodo sebagai tersangka.”

Itulah sebagian pidato tandingan Effendi Ghazali terhadap terhadap pidato SBY. Menurut Effendi, SBY luput dari tiga poin penting di atas.

Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam (23/11), memang membuat kecewa para aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak).

Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pidato Presiden SBY yang berputar-putar dan tidak tegas, Kompak menggelar diskusi “Membahas Detail Pidato SBY” di Rumah Makan Warung Daun Cikini, Jakarta, sore ini (Selasa, 24/11). Aktivis Kompak, yang juga pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, membuat pidato tandingan. Menurut Effendi, dia merubah 70 persen pidato SBY.

“Isu penting saya maksud adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dan yang kedua adalah Bank Century,” kata Effendi dalam pidato tandingannya. Sebagaimana diketahui, tadi malam, SBY mendahulukan kasus Century dibanding kasus Bibit dan Chandra.

25 November 2009 Posted by | News | , , , , , | Tinggalkan komentar

SBY Cerdik dan Tidak Vulgar ..

Jakarta, RMOL. Di satu sisi, sikap Presiden SBY atas rekomendasi Tim 8 dianggap mengambang oleh banyak pihak. Di sisi lain, itu pidato panjang lebar tadi malam menunjukkan kecerdikan SBY.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Soehandoyo, pada Rakyat Merdeka Online menganggap positif kemajuan SBY dalam menyikapi rekomendasi Adnan Buyung dan kawan-kawan itu. Terutama di bagian penghentian proses hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad.

“SBY cerdik, dengan menyatakan bahwa masalah akan diselesaikan di luar pengadilan, sebetulnya harus dimaknai presiden tidak mau masuk ranah hukum, tidak mungkin SBY menyampaikan vulgar,” kata politisi Hanura itu saat dihubungi beberapa saat lalu (Selasa, 24/11).

Menurutnya, bila SBY mengeluarkan kalimat instruksi pada Kapolri dan Jaksa Agung untuk penghentian penyidikan atau penuntutan, akan potensial menjadi bumerang. Seharusnya, Kapolri dan Jaksa Agung cerdas untuk memahami penjelasan presiden sesuai ketentuan perundangan. Untuk mengimplemetasikannya pun tidak dibutuhkan waktu lama.

Dien Syamsuddin: SBY Tidak Jelas …

JAKARTA — Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam 23 November, masih menyisakan masalah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam 24 November.

“SBY tidak jelas. Seharusnya dia harus memilih satu dari dua. Lanjutkan atau hentikan. Tidak win-win solution, lalu diselesaikan di luar pengadilan. Ini memang terkesan arif bijaksana, tetapi pendekatan seperti itu masih menyisakan masalah dan pro kontra lanjutan. Seharusnya lebih tegas. Apalagi sudah memerlukan waktu panjang untuk memikirkannya, mempertimbangkannya,” kata Dien Syamsuddin. (jpnn)

Anggodo Tak Ditangkap, Pencopotan Susno Duadji Sekedar Basa-basi

Langkah Kapolri untuk mencopot Susno Duadi sebagai Kabareskrim Mabes Polri tak cukup untuk memperbaiki citranya.

“Saya kira harus ada pembuktian dalam proses waktu, bagi siapa saja bukan dengan hal-hal yang bersifat simbolik, reposisi, basa-basi, apalagi pura-pura, atur sana atur sini, pindah sana pindah sini. Sebuah pendekatan yang basa-basi artifisial itu malah menambah buruknya citra. Orang baru tapi perilakunya sama, ya sama saja,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, pekerjaan Polri di depan mata adalah menangkap Anggodo yang sudah jelas mencatut nama Presiden SBY.

“Saya baca running teks saat itu, SBY mengancam akan menggugat Anggodo. Jangan ngancam-ngancam dong, langsung aja tangkap. Nah ketidakadilan, mahasiswa demonstrasi bakar lambang negara, itu sudah ditangkap langsung, Anggodo dibiarkan saja, luar biasa itu melakukan penghinaan terhadap Presiden.  Jadi kalau betul-betul membasmi mafia peradilan, salah satu aja buktinya, tangkap Anggodo. Kalau tidak ditangkap, itu berarti basa-basi,” kata Dien.

Pencopotan Tak Jamin Reformasi Bidang Hukum

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, langkah pencopotan tersebut sudah tepat karena bisa menuai simpati publik. Namun, kata Dien, reposisi di lembaga penegakkan hukum tak menjami reformasi di bidang hukum.

“Saya tidak bicara orang per orang (reposisi Susno Duadji). Tapi menurut saya, langkah itu sudah tepat karena sesuai dengan rekomendasi Tim 8 untuk mereposisi di tiga institusi ini. gojang-ganjing KPK dan Polri kemarin itu kan terkait dengan orag per orang, aparat pejabat terlibat. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan adalah tepat dan menuai simpatik untuk Presiden SBY. Walaupun reposisi orang per orang tidak menjamin reformasi di bidang hukum. Karena menurut saya, reformasi penegakkan hukum diperlukan big bang (ledakan dahsyat) yang betul-betul memiliki daya kejut dan daya getar sehingga berlangsung secara sistemik, termasuk pengadilan,” kata Dien Syamsuddin, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, keboborokan pengadilan yang bisa dibeli akan menuai amarah dari masyarakat. Karena itu, katanya, reposisi harus menjamin reformasi di bidang hukum itu sendiri.

25 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Cicak terus lawan Buaya …

Kini bola sudah dilemparkan kepada Presiden SBY. Sebagaimana niatan semula, tim 8 ini memang pilihan Presiden untuk memberikan verifikasi terhadap perjalanan kasus hukum yang melibatkan dua pimpinan KPK. Tetapi kita melihat bahwa kasus ini ternyata melebar kemana-mana.

Tugas tim verifikasi kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tuntas sudah, seiring dengan penyerahan rekomendasi dan laporan akhir tugas mereka kepada Presiden Yudhoyono, pemberi mandat tugas tersebut. Setelah 2 minggu bekerja, tim 8 merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penghentian perkara Bibit-Chandra, pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat, serta reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK. Rekomendasi ini juga berisi usulan agar dibentuk sebuah unit tugas dalam rangka merumuskan arah reformasi hukum.

Rekomendasi tim 8 ini memang banyak ditunggu orang. Rekomendasi ini diharapkan akan membongkar berbagai kontroversi yang terjadi di sepanjang kasus ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana rekaman pembicaraan yang menghebohkan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengetahui bagaimana masing-masing pihak ngotot mengenai kebenaran versi mereka, termasuk Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK. Kita juga sama-sama tahu bagaimana peristiwa politik juga terjadi di Senayan, dimana anggota Komisi III DPR dituding tidak memihak masyarakat.

Kasus Bank Century

Persepsi publik tentang kasus Bank Century telah bercampur dengan isu politik Pemilu lalu, sehingga presiden terpancing untuk berkomentar bahwa tidak ada dana Bank Century yang mengalir ke tim pemenangan presiden.

Di sinilah pertanyaan publik merembet: mengapa presiden sangat cepat bereaksi terhadap isu itu, sementara dalam soal rekomendasi Tim 8 ia terkesan pasif?

Tampaknya Presiden semakin berada dalam posisi serba terdesak. Eskalasi kasus Century akan menyita 100 hari pertama kabinet. Ia berusaha mencari ‘jalan tengah’ yang memungkinkannya tidak membuat keputusan ‘berat sebelah’, tetapi tetap memenuhi kepentingan politiknya. Dalam kasus Tim 8, presiden baru memberi solusi pada poin rekomendasi yang paling moderat, yaitu poin Tim 8 yang mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menuntaskan reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Presiden mengalihkan usulan itu kepada UKP4, unit kerja presiden yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Itu berarti tidak akan ada lembaga baru independen yang akan dibentuk untuk ‘membongkar mafia peradilan’ seperti yang direkomendasikan Tim 8.

Terhadap butir rekomendasi yang lebih mendesak, yaitu penghentian kasus Bibit dan Chandra dan penggantian pejabat-pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan Agung, agaknya presiden masih berusaha mencari formula win-win solution. Sangat mungkin ia berharap bahwa para petinggi ‘yang dimaksud’ dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri, sehingga sebagai presiden ia terhindar dari kontroversi bila keputusan itu berasal darinya. Tipe kepemimpinan ini adalah khas presiden SBY, yaitu memperoleh hasil tanpa membuat keputusan kontroversi.

Atau, adakah skenario lain yang sedang dipikirkan presiden? Kita masih menunggu suatu keputusan presiden yang adil secara etis, dan bukan sekadar keadilan yang politis!

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , | Tinggalkan komentar

PUNCAK GUNUNG ES

CicakKalah2

Cicak Kalah ? ...

Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Tim 8 akan menyerahkan rekomendasi terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kepada Presiden SBY. Anggota Tim 8 Todung Mulya Lubis yakin SBY melihat hal itu hanya sebagai puncak gunung es.

“Saya yakin, Presiden juga melihat ini hanya sebagai puncak gunung es. Masih ada hal yang perlu diketahui. Markus misalnya, itu isu yang besar belum tersentuh selama ini,” kata Todung.

Hal ini disampaikan dia sebelum rapat Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2009).

Hal kedua yang perlu diketahui, lanjut dia, masalah reformasi institusional lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, bagaimana penyelesaian kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum bisa dilakukan. “Seputar inilah yang kita laporkan kepada Presiden. Untuk detailnya, Anda harus menunggu besok,” ujar pengacara senior ini.

Ketika ditanya terkait dengan rekaman Lucas yang tersadap KPK, Todong menilai Tim 8 hampir mendapat seluruh data yang diperlukan. “Jadi untuk membuat kesimpulan kita sudah mampu,” cetus dia.

Tim 8 menggelar rapat pada pukul 13.00 WIB untuk finalisasi rekomendasi. Hanya anggota Tim 8 Hikmahanto Juwana yang belum hadir.

16 November 2009 Posted by | News | , , , , | 1 Komentar