Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

CENTURY GATE Menyentuh Legitimasi Pemerintah

Century Gate

Mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membantah kabar bahwa aliran dana talangan Bank Century masuk ke dalam tim kampanyenya pada pemilu presiden lalu? Bantahan itu merupakan sinyal bahwa istana cemas dan khawatir atas melebarnya isu ini.

Tidak cukup retorika politik. Presiden SBY diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangan dia untuk membuka tabir gelap aliran dana Bank Century.

“Komunikasi politik, gestur tubuh dan segala tindakan presiden harus menujukkan dia punya komitmen kuat dan tidak cukup retorika politik untuk membuka kasus ini,” ujar pengamat politik Charta Politika, Bima Arya Sugiarto, Rabu (2/12). Menurut Bima, tidak hanya SBY, tetapi semua jajaran kementerian juga harus tunjukkan hal serupa. Bagaimanapun kasus ini sudah menyentuh persoalan legitimasi pemerintah saat ini.

Sementara itu, mengenai bergulirnya hak angket, Bima mengatakan fraksi apapun yang memimpin angket Century, pasti rawan “masuk angin”. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan, yang sebagian besar anggotanya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap Miranda Goeltom di 2004.

“Menurut saya bagaimanapun juga kita harus mengawasi, jangan beri cek kosong. Semua rawan masuk angin. Dan mereka (DPR) pertaruhkan karir mereka di mata rakyat saat ini,” tandasnya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Coruption Watch melihat bahwa kemungkinan tak tuntasnya pengungkapan kasus ini akan merugikan kredibilitas dan posisi politik Presiden SBY. SBY harus jernih berpikir bahwa bisa saja ada ‘koruptor dalam selimut’ yang selama ini bersarang di lingkaran istana. Jika hak angket tuntas dan tak dijegal, SBY dan partainya bisa lepas dari sandera politik jangka panjang. “Namun harus diakui ada banyak nada sumbang dalam kasus Century ini,” ungkap Febri.

Iklan

2 Desember 2009 Posted by | Hot, Nasional, News | , , , | Tinggalkan komentar

BIBIT dan CHANDRA: sampai mana?

Cicak dan Buaya by Iwan Fals

Kejaksaan pada Selasa 1 Desember 2009 menghentikan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengaku ada tiga alasan yuridis yang jadi pertimbangan.

Pertama, karena perbuatan kedua tersangka, baik Bibit maupun Chandra dipandang tidak menyadari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. “Mereka menganggap itu hal yang wajar dalam rangka penjalankan tugas dan kewenangannya, dan hal tersebut juga syudah dilakukan oleh para pendahulunya. Maka dapat diterapkan pasal 50 KUHP,” kata Marwan.

Sementara alasan sosiologis meliputi tiga hal. Pertama, adanya suasana kebatinan yang membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan dan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Kedua, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan KPK di dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan dokrinal yang dijamin dalam hukum pidana.

Ketiga, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan kedua tersangka baik Chandra atau Bibit tidak layak untuk dipertanggungjwabkan kepada keduanya karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Institute for Democracy and Peace (SETARA)

Ketua SETARA, Hendardi menyatakan, Kejaksaan tetap menganggap kasus kedua pimpinan KPK telah memenuhi rumusan delik pasal 12e dan pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi. “Unsur pidananya terpenuhi tapi dihentikan demi hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah ini hanyalah untuk mengesankan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja benar sesuai prosedur hukum. “Dua instansi ini tidak mau kehilangan muka dan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya. Mereka lanjut Hendardi, enggan mengakui bahwa bukti yang ada tidak cukup.

Hendardi khawatir SKPP akan menutup pintu pengungkapan lebih luas dan gamblang tentang skandal kriminalisasi pimpinan KPK. “SKPP juga telah menjadi bentuk kompromi politik antar-institusi penegak hukum yang menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut,” ujarnya.

SKPP dinilai hanya akan merugikan Bibit dan Candra, publik, dan penegakan hukum di Indonesia. “Kesempatan untuk mengungkap seluruh skandal itu akan tertutup,” ujarnya. Dalam situasi yang penuh kontroversi, seharusnya kasus Bibit dan Chandra terlebih dahulu dibawa ke pengadilan, sehingga praktik kriminalisasi itu bisa diuji dan dibuktikan.

“Membawa kasus ini ke pengadilan bukan berarti tidak sepakat dengan fakta-fakta kriminalisasi,” tuturnya. Pengadilan menurutnya, justru dibutuhkan untuk membuktikan logika-logika keliru para aparat hukum dan kehendak politik sejumlah orang untuk mengkriminalkan KPK.

2 Desember 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , | 1 Komentar

Langkah Berani MK ! … peace ……

Mahfud MD: piss ...

SEJAK berdiri pada 2003 sepak terjang Mahkamah Konstitusi terus mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Tanah Air. Keberanian melakukan terobosan membuat mahkamah ini mampu melahirkan sejumlah keputusan yang mengejutkan.
Salah satu putusan yang mengejutkan itu adalah MK menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang menjadi dasar pemberhentian Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, bertentangan dengan konstitusi.
Dalam sidang uji materiil Rabu (25/11), pasal yang berisi pemberhentian pimpinan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana tersebut dinilai MK bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan perlunya proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak.
Bahkan, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyebutkan ada fakta petunjuk terjadinya sebuah rekayasa agar Bibit dan Chandra dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana tertentu.
Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada 15 September silam dengan alasan yang kemudian berubah-ubah, Bibit dan Chandra dinonaktifkan sebagai Wakil Ketua KPK lewat keputusan presiden tertanggal 21 September 2009.
Karena merasa hak mereka dan keadilan terinjak-injak, Bibit dan Chandra pun melawan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Oktober lalu. Kasus itu kian menghebohkan setelah keduanya pada 29 Oktober 2009 ditahan penyidik tanpa alasan yang kuat, bahkan mengada-ada.

Di tengah merebaknya berbagai isu, rumor, dan ketidakpastian, MK pada 3 November lalu bahkan membuat sejarah dengan memutar rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo yang menjadi tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu, dengan para petinggi kejaksaan dan kepolisian.
Isi rekaman percakapan itu kian menyadarkan dan meyakinkan publik betapa bobroknya hukum di Tanah Air karena berada dalam cengkeraman kekuasaan mafia peradilan, meski kerap dibantah para penegak hukum itu sendiri.

Sekalipun MK telah mengisyaratkan, berdasarkan isi rekaman percakapan itu, adanya potensi rekayasa dalam kasus Bibit dan Chandra, perkara itu justru kian mengentalkan fragmentasi antarlembaga penegak hukum.
Yang memprihatinkan, kendati Presiden telah merespons rekomendasi Tim 8 dengan menyatakan agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan di luar pengadilan, aparat kejaksaan dan kepolisian masih saja terperangkap dalam kerangka berpikir formal legalistik. Kedua lembaga itu masih terus memproses kasus Bibit dan Chandra.
Padahal, kedua lembaga itu dan juga lembaga negara lain bisa belajar dari Mahkamah Konstitusi yang begitu mengedepankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta berani membuat langkah-langkah terobosan.
Sungguh amat disayangkan, momentum pemberantasan mafia peradilan dan upaya penegakan hukum justru diabaikan dan dihancurkan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri.

28 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , | Tinggalkan komentar

SBY Cerdik dan Tidak Vulgar ..

Jakarta, RMOL. Di satu sisi, sikap Presiden SBY atas rekomendasi Tim 8 dianggap mengambang oleh banyak pihak. Di sisi lain, itu pidato panjang lebar tadi malam menunjukkan kecerdikan SBY.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Soehandoyo, pada Rakyat Merdeka Online menganggap positif kemajuan SBY dalam menyikapi rekomendasi Adnan Buyung dan kawan-kawan itu. Terutama di bagian penghentian proses hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad.

“SBY cerdik, dengan menyatakan bahwa masalah akan diselesaikan di luar pengadilan, sebetulnya harus dimaknai presiden tidak mau masuk ranah hukum, tidak mungkin SBY menyampaikan vulgar,” kata politisi Hanura itu saat dihubungi beberapa saat lalu (Selasa, 24/11).

Menurutnya, bila SBY mengeluarkan kalimat instruksi pada Kapolri dan Jaksa Agung untuk penghentian penyidikan atau penuntutan, akan potensial menjadi bumerang. Seharusnya, Kapolri dan Jaksa Agung cerdas untuk memahami penjelasan presiden sesuai ketentuan perundangan. Untuk mengimplemetasikannya pun tidak dibutuhkan waktu lama.

Dien Syamsuddin: SBY Tidak Jelas …

JAKARTA — Keputusan SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang diumumkan Senin malam 23 November, masih menyisakan masalah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam 24 November.

“SBY tidak jelas. Seharusnya dia harus memilih satu dari dua. Lanjutkan atau hentikan. Tidak win-win solution, lalu diselesaikan di luar pengadilan. Ini memang terkesan arif bijaksana, tetapi pendekatan seperti itu masih menyisakan masalah dan pro kontra lanjutan. Seharusnya lebih tegas. Apalagi sudah memerlukan waktu panjang untuk memikirkannya, mempertimbangkannya,” kata Dien Syamsuddin. (jpnn)

Anggodo Tak Ditangkap, Pencopotan Susno Duadji Sekedar Basa-basi

Langkah Kapolri untuk mencopot Susno Duadi sebagai Kabareskrim Mabes Polri tak cukup untuk memperbaiki citranya.

“Saya kira harus ada pembuktian dalam proses waktu, bagi siapa saja bukan dengan hal-hal yang bersifat simbolik, reposisi, basa-basi, apalagi pura-pura, atur sana atur sini, pindah sana pindah sini. Sebuah pendekatan yang basa-basi artifisial itu malah menambah buruknya citra. Orang baru tapi perilakunya sama, ya sama saja,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, kepada wartawan, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, pekerjaan Polri di depan mata adalah menangkap Anggodo yang sudah jelas mencatut nama Presiden SBY.

“Saya baca running teks saat itu, SBY mengancam akan menggugat Anggodo. Jangan ngancam-ngancam dong, langsung aja tangkap. Nah ketidakadilan, mahasiswa demonstrasi bakar lambang negara, itu sudah ditangkap langsung, Anggodo dibiarkan saja, luar biasa itu melakukan penghinaan terhadap Presiden.  Jadi kalau betul-betul membasmi mafia peradilan, salah satu aja buktinya, tangkap Anggodo. Kalau tidak ditangkap, itu berarti basa-basi,” kata Dien.

Pencopotan Tak Jamin Reformasi Bidang Hukum

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, langkah pencopotan tersebut sudah tepat karena bisa menuai simpati publik. Namun, kata Dien, reposisi di lembaga penegakkan hukum tak menjami reformasi di bidang hukum.

“Saya tidak bicara orang per orang (reposisi Susno Duadji). Tapi menurut saya, langkah itu sudah tepat karena sesuai dengan rekomendasi Tim 8 untuk mereposisi di tiga institusi ini. gojang-ganjing KPK dan Polri kemarin itu kan terkait dengan orag per orang, aparat pejabat terlibat. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan adalah tepat dan menuai simpatik untuk Presiden SBY. Walaupun reposisi orang per orang tidak menjamin reformasi di bidang hukum. Karena menurut saya, reformasi penegakkan hukum diperlukan big bang (ledakan dahsyat) yang betul-betul memiliki daya kejut dan daya getar sehingga berlangsung secara sistemik, termasuk pengadilan,” kata Dien Syamsuddin, usai membuka perayaan satu abad Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Menurut Dien, keboborokan pengadilan yang bisa dibeli akan menuai amarah dari masyarakat. Karena itu, katanya, reposisi harus menjamin reformasi di bidang hukum itu sendiri.

25 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

TOKOH Muslim Berpengaruh di Dunia dari Al Hikam MALANG

KH Hasyim Muzadi

JAKARTA-MI: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi bersikap merendah meski namanya menempati peringkat 18 tokoh muslim berpengaruh di dunia.

“Itu pemeringkatan orang di dunia, kalau pemeringkatan Allah dan akhirat kan lain,” kata Hasyim ketika diminta komentarnya di Jakarta, Jumat (20/11). Hasyim mengatakan, ada pemeringkatan atau tidak, ia akan berupaya berbuat yang terbaik demi kemaslahatan Islam.

Menurut dia, di balik penghargaan itu yang hebat sebenarnya bukan dirinya, namun NU. Selama ini ia aktif keliling dunia untuk menyampaikan gagasan-gagasan NU demi terciptanya perdamaian dan kedamaian dunia. “Kalau sekarang dunia mengakui saya, itu sebenarnya pengakuan dunia terhadap NU,” kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang, Jawa Timur, itu.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 15 tokoh dari Indonesia masuk daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Pemeringkatan itu dilakukan Royal Islamic Studies Center Yordania dalam buku The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan bekerja sama dengan Georgetown’s Prince Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding.

Khusus untuk Top 50, dari Indonesia hanya ada tiga nama, yakni KH Hasyim Muzadi pada peringkat 18, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin peringkat 35, dan KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym di peringkat 48.

Peringkat teratas ditempati Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, disusul pemimpin spiritual Iran Ayatullah Khamenei dan Raja Maroko Muhammad VI.

Beberapa tokoh dari Indonesia lainnya adalah mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penulis dan tokoh sastra Indonesia Helvy Tiana Rosa, pengusaha muslim Haidar Bagir dan tokoh perempuan Tutty Alawiyah. (Ant/OL-7)

21 November 2009 Posted by | Malang Kota, Nasional, News | , , , , , | 3 Komentar

Cicak terus lawan Buaya …

Kini bola sudah dilemparkan kepada Presiden SBY. Sebagaimana niatan semula, tim 8 ini memang pilihan Presiden untuk memberikan verifikasi terhadap perjalanan kasus hukum yang melibatkan dua pimpinan KPK. Tetapi kita melihat bahwa kasus ini ternyata melebar kemana-mana.

Tugas tim verifikasi kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tuntas sudah, seiring dengan penyerahan rekomendasi dan laporan akhir tugas mereka kepada Presiden Yudhoyono, pemberi mandat tugas tersebut. Setelah 2 minggu bekerja, tim 8 merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penghentian perkara Bibit-Chandra, pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat, serta reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK. Rekomendasi ini juga berisi usulan agar dibentuk sebuah unit tugas dalam rangka merumuskan arah reformasi hukum.

Rekomendasi tim 8 ini memang banyak ditunggu orang. Rekomendasi ini diharapkan akan membongkar berbagai kontroversi yang terjadi di sepanjang kasus ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana rekaman pembicaraan yang menghebohkan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengetahui bagaimana masing-masing pihak ngotot mengenai kebenaran versi mereka, termasuk Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK. Kita juga sama-sama tahu bagaimana peristiwa politik juga terjadi di Senayan, dimana anggota Komisi III DPR dituding tidak memihak masyarakat.

Kasus Bank Century

Persepsi publik tentang kasus Bank Century telah bercampur dengan isu politik Pemilu lalu, sehingga presiden terpancing untuk berkomentar bahwa tidak ada dana Bank Century yang mengalir ke tim pemenangan presiden.

Di sinilah pertanyaan publik merembet: mengapa presiden sangat cepat bereaksi terhadap isu itu, sementara dalam soal rekomendasi Tim 8 ia terkesan pasif?

Tampaknya Presiden semakin berada dalam posisi serba terdesak. Eskalasi kasus Century akan menyita 100 hari pertama kabinet. Ia berusaha mencari ‘jalan tengah’ yang memungkinkannya tidak membuat keputusan ‘berat sebelah’, tetapi tetap memenuhi kepentingan politiknya. Dalam kasus Tim 8, presiden baru memberi solusi pada poin rekomendasi yang paling moderat, yaitu poin Tim 8 yang mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menuntaskan reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Presiden mengalihkan usulan itu kepada UKP4, unit kerja presiden yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Itu berarti tidak akan ada lembaga baru independen yang akan dibentuk untuk ‘membongkar mafia peradilan’ seperti yang direkomendasikan Tim 8.

Terhadap butir rekomendasi yang lebih mendesak, yaitu penghentian kasus Bibit dan Chandra dan penggantian pejabat-pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan Agung, agaknya presiden masih berusaha mencari formula win-win solution. Sangat mungkin ia berharap bahwa para petinggi ‘yang dimaksud’ dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri, sehingga sebagai presiden ia terhindar dari kontroversi bila keputusan itu berasal darinya. Tipe kepemimpinan ini adalah khas presiden SBY, yaitu memperoleh hasil tanpa membuat keputusan kontroversi.

Atau, adakah skenario lain yang sedang dipikirkan presiden? Kita masih menunggu suatu keputusan presiden yang adil secara etis, dan bukan sekadar keadilan yang politis!

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , | Tinggalkan komentar

Sikap SBY Tentukan Keberlanjutan REFORMASI

gantung buaya

REKOMENDASI TIM 8: untuk apa tim dibentuk?

JAKARTA-MI: Kelayakan SBY sebagai presiden dipertanyakan jika tidak laksanakan rekomendasi Tim 8. Pelaksanaan rekomendasi merupakan bagian reformasi. Lambannya respon SBY dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 berakibat terhadap kelayakannya selaku presiden.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyatakan bahwa kelayakan SBY bergantung pada komitmennya untuk menyikapi rekomendasi tim yang dibentuknya sendiri. “Kalau dalam level plintat-plintut masih oke. Tapi kalau dalam level tidak melaksanakan, menurut saya, apakah presiden masih layak, apakah masih perlu dirinya di Istana,” tegasnya dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Darurat Untuk Keadilan di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (19/11). Ia mengkritik, SBY yang selalu menyatakan terpaksa dan tak ingin terburu-buru bukan alasan tepat. “Karena dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim 8 tersebut sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum,” ungkapnya.

Danang mengingatkan, SBY harusnya konsisten dengan melaksanakan rekomendasi Tim 8. Kepercayaan publik terhadap SBY akan hilang jika SBY tidak meneruskan rekomendasi oleh Tim 8. “Kami tidak bisa menerima kalau SBY sebagai presiden menjilat ludahnya sendiri,” cetusnya.

Direktur Manajerial Imparsial Rudi Marpaung menambahkan penundaan bersikap oleh SBY merupakan langkah yang buruk. Karena dirinya menilai masalah KPK-Polri ini merupakan masalah darurat. “Saya melihat SBY merespon rekomendasi ini seperti tidak peduli. Justru saya mempertanyakan minat SBY menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Sikap SBY dalam menanggapi rekomendasi ini menentukan langkah reformasi yang digulirkan semenjak 1998.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menyatakan amanat reformasi adalah menghentikan dan menindak pejabat yang korupsi. “Kalau tidak dilaksanakan maka selesai cita-cita reformasi,” ungkapnya.

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , | 1 Komentar