Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

BIBIT dan CHANDRA: sampai mana?


Cicak dan Buaya by Iwan Fals

Kejaksaan pada Selasa 1 Desember 2009 menghentikan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengaku ada tiga alasan yuridis yang jadi pertimbangan.

Pertama, karena perbuatan kedua tersangka, baik Bibit maupun Chandra dipandang tidak menyadari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. “Mereka menganggap itu hal yang wajar dalam rangka penjalankan tugas dan kewenangannya, dan hal tersebut juga syudah dilakukan oleh para pendahulunya. Maka dapat diterapkan pasal 50 KUHP,” kata Marwan.

Sementara alasan sosiologis meliputi tiga hal. Pertama, adanya suasana kebatinan yang membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan dan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Kedua, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan KPK di dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan dokrinal yang dijamin dalam hukum pidana.

Ketiga, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan kedua tersangka baik Chandra atau Bibit tidak layak untuk dipertanggungjwabkan kepada keduanya karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Institute for Democracy and Peace (SETARA)

Ketua SETARA, Hendardi menyatakan, Kejaksaan tetap menganggap kasus kedua pimpinan KPK telah memenuhi rumusan delik pasal 12e dan pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi. “Unsur pidananya terpenuhi tapi dihentikan demi hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah ini hanyalah untuk mengesankan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja benar sesuai prosedur hukum. “Dua instansi ini tidak mau kehilangan muka dan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya. Mereka lanjut Hendardi, enggan mengakui bahwa bukti yang ada tidak cukup.

Hendardi khawatir SKPP akan menutup pintu pengungkapan lebih luas dan gamblang tentang skandal kriminalisasi pimpinan KPK. “SKPP juga telah menjadi bentuk kompromi politik antar-institusi penegak hukum yang menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut,” ujarnya.

SKPP dinilai hanya akan merugikan Bibit dan Candra, publik, dan penegakan hukum di Indonesia. “Kesempatan untuk mengungkap seluruh skandal itu akan tertutup,” ujarnya. Dalam situasi yang penuh kontroversi, seharusnya kasus Bibit dan Chandra terlebih dahulu dibawa ke pengadilan, sehingga praktik kriminalisasi itu bisa diuji dan dibuktikan.

“Membawa kasus ini ke pengadilan bukan berarti tidak sepakat dengan fakta-fakta kriminalisasi,” tuturnya. Pengadilan menurutnya, justru dibutuhkan untuk membuktikan logika-logika keliru para aparat hukum dan kehendak politik sejumlah orang untuk mengkriminalkan KPK.

2 Desember 2009 - Posted by | Nasional, News | , , , , , ,

1 Komentar »

  1. Kasus dugaan kriminalisasi pimpinan KPK atas Bibit Samad dan Chandra Hamzah kini memasuki babak baru. Pihak kejaksaan mengluarkan SKPP bagi keduanya. Namun sebagian kalangan berbeda pendapat menanggapi SKPP ini. Sebab SKPP ini menyiratkan bahwa keduanya tetap ‘bersalah’.
    Namun apapun opininya, pengeluaran SKPP ini cukup melegakan. Paling tidak keduanya dapat kembali memimpin KPK.
    Cara Membuat Blog

    Komentar oleh Cara Membuat Blog | 4 Desember 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: