Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

CENTURY GATE Menyentuh Legitimasi Pemerintah

Century Gate

Mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membantah kabar bahwa aliran dana talangan Bank Century masuk ke dalam tim kampanyenya pada pemilu presiden lalu? Bantahan itu merupakan sinyal bahwa istana cemas dan khawatir atas melebarnya isu ini.

Tidak cukup retorika politik. Presiden SBY diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangan dia untuk membuka tabir gelap aliran dana Bank Century.

“Komunikasi politik, gestur tubuh dan segala tindakan presiden harus menujukkan dia punya komitmen kuat dan tidak cukup retorika politik untuk membuka kasus ini,” ujar pengamat politik Charta Politika, Bima Arya Sugiarto, Rabu (2/12). Menurut Bima, tidak hanya SBY, tetapi semua jajaran kementerian juga harus tunjukkan hal serupa. Bagaimanapun kasus ini sudah menyentuh persoalan legitimasi pemerintah saat ini.

Sementara itu, mengenai bergulirnya hak angket, Bima mengatakan fraksi apapun yang memimpin angket Century, pasti rawan “masuk angin”. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan, yang sebagian besar anggotanya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap Miranda Goeltom di 2004.

“Menurut saya bagaimanapun juga kita harus mengawasi, jangan beri cek kosong. Semua rawan masuk angin. Dan mereka (DPR) pertaruhkan karir mereka di mata rakyat saat ini,” tandasnya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Coruption Watch melihat bahwa kemungkinan tak tuntasnya pengungkapan kasus ini akan merugikan kredibilitas dan posisi politik Presiden SBY. SBY harus jernih berpikir bahwa bisa saja ada ‘koruptor dalam selimut’ yang selama ini bersarang di lingkaran istana. Jika hak angket tuntas dan tak dijegal, SBY dan partainya bisa lepas dari sandera politik jangka panjang. “Namun harus diakui ada banyak nada sumbang dalam kasus Century ini,” ungkap Febri.

Iklan

2 Desember 2009 Posted by | Hot, Nasional, News | , , , | Tinggalkan komentar

BIBIT dan CHANDRA: sampai mana?

Cicak dan Buaya by Iwan Fals

Kejaksaan pada Selasa 1 Desember 2009 menghentikan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengaku ada tiga alasan yuridis yang jadi pertimbangan.

Pertama, karena perbuatan kedua tersangka, baik Bibit maupun Chandra dipandang tidak menyadari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. “Mereka menganggap itu hal yang wajar dalam rangka penjalankan tugas dan kewenangannya, dan hal tersebut juga syudah dilakukan oleh para pendahulunya. Maka dapat diterapkan pasal 50 KUHP,” kata Marwan.

Sementara alasan sosiologis meliputi tiga hal. Pertama, adanya suasana kebatinan yang membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan dan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Kedua, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan KPK di dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi sebagai alasan dokrinal yang dijamin dalam hukum pidana.

Ketiga, masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan kedua tersangka baik Chandra atau Bibit tidak layak untuk dipertanggungjwabkan kepada keduanya karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Institute for Democracy and Peace (SETARA)

Ketua SETARA, Hendardi menyatakan, Kejaksaan tetap menganggap kasus kedua pimpinan KPK telah memenuhi rumusan delik pasal 12e dan pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi. “Unsur pidananya terpenuhi tapi dihentikan demi hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah ini hanyalah untuk mengesankan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja benar sesuai prosedur hukum. “Dua instansi ini tidak mau kehilangan muka dan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya. Mereka lanjut Hendardi, enggan mengakui bahwa bukti yang ada tidak cukup.

Hendardi khawatir SKPP akan menutup pintu pengungkapan lebih luas dan gamblang tentang skandal kriminalisasi pimpinan KPK. “SKPP juga telah menjadi bentuk kompromi politik antar-institusi penegak hukum yang menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut,” ujarnya.

SKPP dinilai hanya akan merugikan Bibit dan Candra, publik, dan penegakan hukum di Indonesia. “Kesempatan untuk mengungkap seluruh skandal itu akan tertutup,” ujarnya. Dalam situasi yang penuh kontroversi, seharusnya kasus Bibit dan Chandra terlebih dahulu dibawa ke pengadilan, sehingga praktik kriminalisasi itu bisa diuji dan dibuktikan.

“Membawa kasus ini ke pengadilan bukan berarti tidak sepakat dengan fakta-fakta kriminalisasi,” tuturnya. Pengadilan menurutnya, justru dibutuhkan untuk membuktikan logika-logika keliru para aparat hukum dan kehendak politik sejumlah orang untuk mengkriminalkan KPK.

2 Desember 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , , | 1 Komentar