Malang 4 You

Just for Arek Arema Malang

Cicak terus lawan Buaya …

Kini bola sudah dilemparkan kepada Presiden SBY. Sebagaimana niatan semula, tim 8 ini memang pilihan Presiden untuk memberikan verifikasi terhadap perjalanan kasus hukum yang melibatkan dua pimpinan KPK. Tetapi kita melihat bahwa kasus ini ternyata melebar kemana-mana.

Tugas tim verifikasi kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tuntas sudah, seiring dengan penyerahan rekomendasi dan laporan akhir tugas mereka kepada Presiden Yudhoyono, pemberi mandat tugas tersebut. Setelah 2 minggu bekerja, tim 8 merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penghentian perkara Bibit-Chandra, pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat, serta reformasi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK. Rekomendasi ini juga berisi usulan agar dibentuk sebuah unit tugas dalam rangka merumuskan arah reformasi hukum.

Rekomendasi tim 8 ini memang banyak ditunggu orang. Rekomendasi ini diharapkan akan membongkar berbagai kontroversi yang terjadi di sepanjang kasus ini. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana rekaman pembicaraan yang menghebohkan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita juga mengetahui bagaimana masing-masing pihak ngotot mengenai kebenaran versi mereka, termasuk Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK. Kita juga sama-sama tahu bagaimana peristiwa politik juga terjadi di Senayan, dimana anggota Komisi III DPR dituding tidak memihak masyarakat.

Kasus Bank Century

Persepsi publik tentang kasus Bank Century telah bercampur dengan isu politik Pemilu lalu, sehingga presiden terpancing untuk berkomentar bahwa tidak ada dana Bank Century yang mengalir ke tim pemenangan presiden.

Di sinilah pertanyaan publik merembet: mengapa presiden sangat cepat bereaksi terhadap isu itu, sementara dalam soal rekomendasi Tim 8 ia terkesan pasif?

Tampaknya Presiden semakin berada dalam posisi serba terdesak. Eskalasi kasus Century akan menyita 100 hari pertama kabinet. Ia berusaha mencari ‘jalan tengah’ yang memungkinkannya tidak membuat keputusan ‘berat sebelah’, tetapi tetap memenuhi kepentingan politiknya. Dalam kasus Tim 8, presiden baru memberi solusi pada poin rekomendasi yang paling moderat, yaitu poin Tim 8 yang mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menuntaskan reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Presiden mengalihkan usulan itu kepada UKP4, unit kerja presiden yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Itu berarti tidak akan ada lembaga baru independen yang akan dibentuk untuk ‘membongkar mafia peradilan’ seperti yang direkomendasikan Tim 8.

Terhadap butir rekomendasi yang lebih mendesak, yaitu penghentian kasus Bibit dan Chandra dan penggantian pejabat-pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan Agung, agaknya presiden masih berusaha mencari formula win-win solution. Sangat mungkin ia berharap bahwa para petinggi ‘yang dimaksud’ dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri, sehingga sebagai presiden ia terhindar dari kontroversi bila keputusan itu berasal darinya. Tipe kepemimpinan ini adalah khas presiden SBY, yaitu memperoleh hasil tanpa membuat keputusan kontroversi.

Atau, adakah skenario lain yang sedang dipikirkan presiden? Kita masih menunggu suatu keputusan presiden yang adil secara etis, dan bukan sekadar keadilan yang politis!

Iklan

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , , | Tinggalkan komentar

Super Anggodo (versi YouTube)

>> lihat video di YouTube >> lihat Republik Mimpi Buruk

Super Anggodo

INILAH>COM Jakarta – Memanasnya kasus Anggodo Widjojo membuat masyarakat meresponnya dengan makin kreatif. Salah satunya, dengan video pelesetan Anggodo di YouTube.

Video berdurasi satu menit lima detik itu diposting ke situs video YouTube, tertanggal 5 Oktober oleh seorang user bernama ‘underexposedbastard’. Isinya, penggalan-penggalan wawancara Anggodo dengan sebuah stasiun televisi yang baru-baru ini disiarkan.

Beberapa pertanyaan lucu disisipkan pada klip tersebut, yang dijawab oleh penggalan wawancara Anggodo. Misalnya pertanyaan ‘Anda tahu KPK itu apa?’. Jawaban adik Anggoro Widjojo itu, “Saya sama sekali nggak tahu  KPK apa.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berupa tulisan itu masih agak serius. Seperti ‘Apakah hubungan Anda dengan Pak Susno sekedar bisnis atau…?’. Namun lama kelamaan, pertanyaan mulai tak ada hubungannya dengan kasus Anggodo dan KPK.

Seperti, ‘Anda tahu album Britney Spears yang terbaru?’, ‘Anda tahu dimana Krisdayanti bertemu selingkuhannya?’, lalu ‘Usia Anda berapa?’ yang dijawab Anggodo dengan, “Dua puluhan.” Lanjutan jawaban itu, “Katanya, bukan saya,” kata Anggodo.

Bahkan, ada pertanyaan ‘Anda tahu bedanya Mulan Jameela dan Mulan Kwok?’. Yang membuat plesetan ini kocak, adalah pertanyaan lucu yang dijawab dengan serius. Akhir kata, si user menulis, “Setelah ditahan kurang dari sehari, Anggodo Widjojo akhirnya dibebaskan. Terima kasih Pak Buaya,” yang diiringi suara tepukan tangan. [vin]

20 November 2009 Posted by | News, Video | , , , , | 1 Komentar

Sikap SBY Tentukan Keberlanjutan REFORMASI

gantung buaya

REKOMENDASI TIM 8: untuk apa tim dibentuk?

JAKARTA-MI: Kelayakan SBY sebagai presiden dipertanyakan jika tidak laksanakan rekomendasi Tim 8. Pelaksanaan rekomendasi merupakan bagian reformasi. Lambannya respon SBY dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 berakibat terhadap kelayakannya selaku presiden.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyatakan bahwa kelayakan SBY bergantung pada komitmennya untuk menyikapi rekomendasi tim yang dibentuknya sendiri. “Kalau dalam level plintat-plintut masih oke. Tapi kalau dalam level tidak melaksanakan, menurut saya, apakah presiden masih layak, apakah masih perlu dirinya di Istana,” tegasnya dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Darurat Untuk Keadilan di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (19/11). Ia mengkritik, SBY yang selalu menyatakan terpaksa dan tak ingin terburu-buru bukan alasan tepat. “Karena dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim 8 tersebut sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum,” ungkapnya.

Danang mengingatkan, SBY harusnya konsisten dengan melaksanakan rekomendasi Tim 8. Kepercayaan publik terhadap SBY akan hilang jika SBY tidak meneruskan rekomendasi oleh Tim 8. “Kami tidak bisa menerima kalau SBY sebagai presiden menjilat ludahnya sendiri,” cetusnya.

Direktur Manajerial Imparsial Rudi Marpaung menambahkan penundaan bersikap oleh SBY merupakan langkah yang buruk. Karena dirinya menilai masalah KPK-Polri ini merupakan masalah darurat. “Saya melihat SBY merespon rekomendasi ini seperti tidak peduli. Justru saya mempertanyakan minat SBY menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Sikap SBY dalam menanggapi rekomendasi ini menentukan langkah reformasi yang digulirkan semenjak 1998.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menyatakan amanat reformasi adalah menghentikan dan menindak pejabat yang korupsi. “Kalau tidak dilaksanakan maka selesai cita-cita reformasi,” ungkapnya.

20 November 2009 Posted by | Nasional, News | , , , , | 1 Komentar